Ketika sebuah Perseroan Terbatas (PT) memasuki proses pembubaran, perusahaan tidak langsung kehilangan status badan hukumnya. Perseroan masih harus menjalani proses likuidasi untuk menyelesaikan aset, kewajiban, dan berbagai urusan hukumnya. Dalam tahap tersebut, likuidator adalah pihak yang menjalankan proses pemberesan sampai perseroan menyelesaikan tahap akhir pembubarannya.
Apa Itu Likuidator?
Secara sederhana, likuidator adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta kekayaan dan kewajiban perseroan setelah pembubaran. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pembubaran perseroan pada dasarnya wajib diikuti likuidasi, kecuali ketentuan hukum menentukan kondisi lain.
Setelah pembubaran, perseroan tetap menggunakan status badan hukum selama proses likuidasi berlangsung. Namun, perseroan tidak lagi bebas menjalankan kegiatan usaha seperti sebelumnya. Perseroan hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk membereskan seluruh urusannya dalam rangka likuidasi.
Kapan PT Memerlukan Likuidator?
PT memerlukan likuidator ketika pembubaran perseroan mengharuskan proses likuidasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur beberapa alasan pembubaran, antara lain keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan, penetapan pengadilan, serta kondisi tertentu yang berkaitan dengan kepailitan atau pencabutan izin usaha.
Dalam pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, RUPS dapat menunjuk likuidator. Apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak sebagai likuidator sesuai ketentuan UUPT. Dengan demikian, penunjukan tersebut mengikuti dasar pembubaran dan mekanisme yang berlaku, bukan sekadar keputusan informal dari pemegang saham.
Likuidator dan Kurator Tidak Sama
Meskipun keduanya dapat berkaitan dengan penyelesaian harta perusahaan, likuidator dan kurator memiliki fungsi berbeda. Likuidator menjalankan pemberesan dalam proses likuidasi setelah perseroan dibubarkan.
Sementara itu, kurator menjalankan tugas dalam proses kepailitan berdasarkan ketentuan hukum kepailitan. Karena itu, perusahaan tidak dapat menganggap likuidator dan kurator sebagai dua istilah yang dapat saling menggantikan.
Perbedaan tersebut penting karena dasar hukum, kewenangan, serta proses yang mereka jalankan tidak sama. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melihat terlebih dahulu alasan dan status hukum yang menyebabkan proses penyelesaian perusahaan berlangsung.
Tugas Likuidator dalam Proses Pembubaran
Tugas likuidator berfokus pada pemberesan urusan perseroan. Karena itu, pihak yang menjalankan fungsi tersebut perlu memahami kondisi aset, kewajiban, kontrak, serta hubungan hukum perusahaan.
Beberapa tindakan yang berkaitan dengan pemberesan antara lain:
- mencatat dan mengidentifikasi aset serta kewajiban perseroan;
- menagih piutang perusahaan;
- menyelesaikan kewajiban kepada kreditor;
- menyelesaikan hubungan hukum yang masih berjalan;
- melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk pemberesan;
- menyusun laporan dan pertanggungjawaban likuidasi; serta
- menyelesaikan pembagian sisa kekayaan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, likuidasi bukan sekadar menutup rekening atau menghentikan operasional perusahaan. Proses tersebut membutuhkan penyelesaian administrasi, keuangan, dan hubungan hukum secara menyeluruh.
Likuidator Adalah Pihak Penting dalam Penyelesaian PT
Dalam proses pembubaran, likuidator adalah pihak yang membantu memastikan pemberesan perusahaan berjalan sesuai kewenangannya. Setelah perseroan dibubarkan, perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha baru secara bebas.
Sebaliknya, perseroan hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh urusannya dalam rangka likuidasi. Karena itu, setiap tindakan perlu memiliki hubungan dengan proses pemberesan.
Selain itu, perseroan perlu menggunakan tambahan keterangan “dalam likuidasi” setelah nama perseroan selama proses tersebut berlangsung. Ketentuan ini membantu menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa perseroan sudah berada dalam tahap likuidasi.
Tingkat Risiko Usaha dalam Proses Likuidasi
Tingkat risiko usaha berbeda dari risiko hukum dalam proses pembubaran. Pemerintah menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan jenis Perizinan Berusaha berdasarkan karakteristik dan analisis risiko kegiatan usaha.
PP Nomor 28 Tahun 2025 membagi kegiatan berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk risiko rendah, Perizinan Berusaha berupa NIB. Sementara itu, kegiatan dengan risiko menengah memerlukan NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan risiko tinggi memerlukan NIB dan Izin.
Karena itu, perusahaan tidak memilih tingkat risiko secara bebas. Sistem perizinan menentukan kebutuhan berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan. Sementara itu, proses likuidasi memiliki dasar dan tujuan yang berbeda.
Baca Juga: Risiko Tidak Lapor Beneficial Owner: Ini Cara Menghindarinya!
Macam Risiko dalam Proses Likuidasi
Proses likuidasi dapat menghadirkan beberapa risiko administratif dan hukum. Pertama, perusahaan dapat menghadapi kendala apabila data aset dan kewajiban tidak lengkap. Kedua, sengketa dengan kreditor atau debitor dapat memperpanjang proses pemberesan.
Ketiga, dokumen perusahaan yang tidak tertata dapat menyulitkan penelusuran transaksi. Keempat, perusahaan perlu menyelesaikan kewajiban perpajakan dan administrasi lain sesuai ketentuan.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menyiapkan dokumen secara menyeluruh sebelum memulai proses likuidasi. Dengan persiapan tersebut, pihak yang menangani pemberesan dapat bekerja berdasarkan informasi yang lebih jelas.
Syarat Menunjuk Likuidator
Penunjukan likuidator mengikuti dasar pembubaran perseroan. Dalam pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, RUPS dapat menunjuk likuidator. Apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak sebagai likuidator sesuai ketentuan UUPT.
Perusahaan juga perlu memastikan dokumen keputusan pembubaran, data perseroan, informasi aset dan kewajiban, serta dokumen pendukung lainnya tersedia. Selanjutnya, proses pemberesan perlu mengikuti kewenangan dan tanggung jawab yang berlaku.
Mengapa Likuidator Adalah Bagian Penting dari Likuidasi?
Sebelum menjalankan pemberesan, pihak yang bertindak sebagai likuidator perlu memahami kondisi hukum dan keuangan perseroan. Kemudian, pihak tersebut dapat menyusun langkah penyelesaian berdasarkan aset, kewajiban, piutang, utang, serta hubungan kontraktual yang masih berjalan.
Selain itu, setiap tindakan selama likuidasi perlu terdokumentasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban akhir dapat disusun secara lebih terarah dan pihak yang berkepentingan memperoleh informasi yang jelas.
Peraturan Terbaru tentang Likuidasi PT
Dasar utama pembubaran dan likuidasi PT terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan pemberesan perseroan. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama perkembangan regulasi yang berlaku setelah hadirnya aturan Cipta Kerja.
Sementara itu, aspek Perizinan Berusaha saat ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.
Kelola Legalitas PT Secara Lebih Terarah
Pemahaman mengenai likuidator adalah bagian penting dalam pengelolaan legalitas ketika PT memasuki tahap pembubaran. Namun, perusahaan sebaiknya juga menjaga dokumen pendirian, perubahan, perizinan, dan administrasi sejak awal agar setiap proses berjalan lebih tertib.
Ruang Solusi Nusantara menyediakan Jasa Sewa Kantor Virtual bagi perusahaan yang membutuhkan solusi alamat dan operasional bisnis. Sementara itu, Legalist Indonesia menyediakan Jasa Pembuatan PT untuk pelaku usaha yang membutuhkan pendirian badan usaha secara lebih terarah.
Selain itu, Legalist menyediakan Jasa Pembuatan Izin Usaha sesuai kegiatan dan persyaratan yang berlaku. Dengan pengelolaan legalitas yang rapi, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis sekaligus mempersiapkan kebutuhan hukum ketika terjadi perubahan besar dalam struktur atau status perusahaan.
Segera kunjungi website resmi kami di Ruang Solusi Nusantara atau hubungi kami di Whatsapp sekarang juga dan nikmati sesi konsultasi gratis!
Ruang Solusi Nusantara
