Saat mendirikan perusahaan, salah pilih KBLI PT dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kegiatan bisnis dan data legalitas. KBLI bukan sekadar nomor administratif. Kode tersebut menggambarkan kegiatan ekonomi yang perusahaan jalankan. Karena itu, pendiri perlu memahami aktivitas bisnis sebelum menentukan kode yang akan digunakan dalam dokumen perusahaan dan sistem OSS.
Apa Itu KBLI dan Mengapa Pemilihannya Penting?
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI merupakan sistem yang BPS gunakan untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis aktivitasnya. Saat ini, pemerintah menerapkan KBLI 2025 sebagai pembaruan dari KBLI 2020.
Pemilihan KBLI memiliki hubungan dengan administrasi badan usaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS. Setiap kegiatan usaha dapat memiliki tingkat risiko dan persyaratan perizinan yang berbeda. Oleh sebab itu, pendiri perlu membaca judul, uraian, serta ruang lingkup kode sebelum menentukan kegiatan perusahaan.
Selain itu, maksud dan tujuan dalam dokumen perusahaan harus selaras dengan kegiatan yang benar-benar akan dijalankan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kesesuaian antara dokumen pendirian, NIB, KBLI, dan perizinan usaha.
Apa Risiko Salah Pilih KBLI PT?
Dampak salah pilih KBLI PT tidak selalu langsung terlihat ketika perusahaan baru berdiri. Masalah biasanya muncul ketika perusahaan mulai menjalankan kegiatan yang berbeda dari klasifikasi yang tercatat atau ketika perusahaan mengajukan perizinan tertentu.
Kegiatan Usaha Tidak Sesuai
Perusahaan dapat memiliki kode yang tidak menggambarkan produk atau jasa yang sebenarnya ditawarkan. Kondisi tersebut dapat membuat data kegiatan usaha kurang sesuai dengan operasional perusahaan.
Kebutuhan Perizinan Bisa Berbeda
Setiap kegiatan usaha memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Karena itu, kesalahan klasifikasi dapat membuat pemilik usaha perlu melakukan penyesuaian ketika mengurus perizinan.
Perubahan Dokumen Perusahaan
Jika perusahaan kemudian mengubah maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha, pemilik perlu menyesuaikan dokumen perusahaan sesuai prosedur yang berlaku. Penyesuaian tersebut berbeda dari sekadar konversi kode akibat pembaruan klasifikasi KBLI.
Pengembangan Bisnis Menjadi Kurang Fleksibel
Perusahaan yang ingin menambah kegiatan usaha perlu memastikan kegiatan baru tersebut memiliki dasar yang sesuai dalam dokumen perusahaan dan sistem perizinan. Karena itu, pendiri sebaiknya memikirkan rencana bisnis sejak awal.
Tingkat Risiko Usaha dalam OSS
KBLI juga berhubungan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. PP Nomor 28 Tahun 2025 menerapkan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk menentukan kebutuhan perizinan berdasarkan karakteristik kegiatan usaha.
Secara umum, OSS mengenal empat tingkat risiko:
- Risiko rendah: pelaku usaha memerlukan NIB.
- Risiko menengah rendah: pelaku usaha memerlukan NIB dan Sertifikat Standar sesuai ketentuan.
- Risiko menengah tinggi: pelaku usaha memerlukan NIB dan Sertifikat Standar yang melalui proses verifikasi.
- Risiko tinggi: pelaku usaha memerlukan NIB dan Izin sesuai ketentuan kegiatan.
Namun, pelaku usaha tidak memilih tingkat risiko secara bebas. Pemerintah menentukan tingkat tersebut berdasarkan karakteristik dan parameter risiko kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemilihan KBLI yang tepat menjadi langkah penting dalam proses perizinan.
Syarat Memilih KBLI PT yang Tepat
Pendiri perlu memahami kegiatan utama perusahaan sebelum memilih kode. Pertama, tentukan produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. Selanjutnya, jelaskan aktivitas yang perusahaan lakukan untuk menghasilkan pendapatan.
Setelah itu, cari kode yang sesuai melalui OSS. Jangan hanya mencocokkan kata pada judul karena uraian dan ruang lingkup kegiatan juga menentukan kesesuaian KBLI.
Pendiri juga perlu memperhatikan rencana pengembangan bisnis. Jika perusahaan akan menjalankan beberapa aktivitas, periksa setiap kegiatan secara terpisah. Kemudian, pastikan kegiatan tersebut selaras dengan maksud dan tujuan badan usaha.
Bagaimana Memperbaiki Salah Pilih KBLI PT?
Jika perusahaan menemukan salah pilih KBLI PT, pemilik usaha perlu membandingkan kode yang tercatat dengan aktivitas bisnis sebenarnya. Langkah tersebut membantu menentukan apakah perusahaan hanya membutuhkan penyesuaian klasifikasi atau harus mengubah substansi kegiatan usaha.
Jika perubahan hanya terjadi karena pembaruan dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 dan perusahaan tidak mengubah substansi kegiatan, pelaku usaha tidak otomatis harus membuat perizinan baru. Pemerintah menyediakan mekanisme konversi untuk menyesuaikan klasifikasi kegiatan.
Sebaliknya, perusahaan perlu melakukan tindakan administratif apabila pemilik mengubah kegiatan, maksud dan tujuan, atau ruang lingkup usaha. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat membutuhkan penyesuaian data melalui OSS dan, apabila berkaitan dengan data badan hukum, melalui AHU.
Dengan demikian, pemilik usaha sebaiknya tidak langsung mengganti kode tanpa memeriksa penyebab dan jenis perubahan terlebih dahulu.
Macam Risiko Akibat Kesalahan KBLI
Selain berkaitan dengan perizinan, kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan risiko administratif. Perusahaan mungkin perlu melakukan koreksi data ketika menemukan ketidaksesuaian antara kegiatan aktual dan data yang tercatat.
Risiko juga dapat muncul ketika perusahaan memperluas kegiatan, mengikuti proses kerja sama tertentu, atau membutuhkan perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha baru. Karena itu, pemeriksaan KBLI secara berkala dapat membantu perusahaan menjaga konsistensi data legalitas.
Baca Juga: Konversi KBLI 2020 ke 2025: Perlu Dilakukan Pelaku Usaha?
Perlu dipahami pula bahwa salah pilih KBLI PT tidak otomatis membatalkan badan hukum atau seluruh perizinan perusahaan. Dampaknya bergantung pada jenis kesalahan, kegiatan yang sebenarnya dijalankan, serta perubahan yang dilakukan perusahaan.
Peraturan Terbaru tentang KBLI dan Perizinan
Pemerintah menetapkan KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Kemudian, Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan menyempurnakan sejumlah judul serta uraian kode KBLI.
Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar terbaru penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Karena itu, pemilik usaha sebaiknya menggunakan data KBLI terbaru pada OSS dan memeriksa regulasi yang berlaku sebelum melakukan perubahan legalitas.
Kelola Legalitas Bisnis dengan Lebih Terarah
Memahami salah pilih KBLI PT membantu pendiri menghindari ketidaksesuaian sejak tahap awal. Namun, pemilihan KBLI hanya menjadi salah satu bagian dari legalitas perusahaan. Pendiri juga perlu memperhatikan pendirian PT, NIB, izin usaha, serta alamat kegiatan bisnis.
Ruang Solusi Nusantara dapat membantu kebutuhan tersebut melalui layanan Jasa Sewa Kantor Virtual dari SewaOffice. Bagi calon pemilik usaha yang membutuhkan pendirian badan hukum, Legalist Indonesia menyediakan Jasa Pembuatan PT. Selain itu, layanan Jasa Pembuatan Izin Usaha dapat membantu pelaku usaha menyesuaikan kebutuhan perizinan berdasarkan kegiatan dan tingkat risiko bisnis.
Hindari Salah Pilih KBLI PT Sejak Awal
Salah pilih KBLI PT dapat dicegah dengan memahami kegiatan bisnis sebelum menyusun legalitas perusahaan. Pendiri perlu mencocokkan produk, jasa, ruang lingkup kegiatan, KBLI, dan kebutuhan perizinan secara menyeluruh.
Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat membangun data legalitas yang lebih selaras dengan aktivitas bisnis. Jika proses tersebut terasa kompleks, pendampingan profesional dapat membantu sejak pemilihan KBLI dan pendirian PT hingga pengurusan izin usaha serta penyediaan alamat kantor virtual.
Segera kunjungi website resmi kami di Ruang Solusi Nusantara atau hubungi kami di Whatsapp sekarang juga dan nikmati sesi konsultasi gratis!
Ruang Solusi Nusantara
