Perubahan klasifikasi kegiatan ekonomi membuat konversi KBLI 2020 ke 2025 menjadi hal penting bagi pelaku usaha. Pemerintah memperbarui KBLI untuk menyesuaikan klasifikasi kegiatan ekonomi dengan perkembangan bisnis, teknologi, dan pola usaha terbaru. Karena itu, pemilik usaha perlu memahami perubahan kode serta dampaknya terhadap data legalitas perusahaan.
Apa Itu Konversi KBLI 2020 ke 2025?
KBLI merupakan klasifikasi resmi yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis aktivitasnya. BPS menerbitkan KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Selanjutnya, Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 mengubah beberapa judul dan uraian kode dalam KBLI 2025.
Pembaruan tersebut bertujuan menjaga klasifikasi kegiatan ekonomi tetap relevan. KBLI 2025 juga mencakup perkembangan aktivitas ekonomi baru, termasuk sejumlah kegiatan berbasis teknologi dan ekonomi digital.
Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya mencocokkan nomor kode lama dengan nomor kode baru. Pemilik bisnis juga perlu membaca judul, uraian, dan ruang lingkup setiap kode agar klasifikasi benar-benar sesuai dengan kegiatan perusahaan.
Mengapa Konversi KBLI 2020 ke 2025 Penting?
Penyesuaian KBLI penting karena kode kegiatan usaha berkaitan dengan administrasi dan perizinan melalui Sistem OSS. Jika kegiatan perusahaan berubah atau ruang lingkup usahanya tidak lagi sesuai dengan kode yang tercatat, pemilik usaha perlu menyesuaikan data legalitas.
Namun, perubahan KBLI tidak otomatis membuat seluruh izin lama menjadi tidak berlaku. Pemerintah menyatakan bahwa perizinan yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian melalui OSS atau AHU apabila terdapat perubahan substansi usaha, seperti perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan.
Selain itu, sistem OSS menyediakan tabel konversi untuk membantu pelaku usaha menelusuri hubungan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Dengan demikian, pemilik bisnis dapat memeriksa perubahan kode sebelum mengambil langkah administratif.
Lima Jenis Perubahan KBLI yang Perlu Dipahami
Dalam sistem OSS, hubungan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025 terbagi menjadi lima jenis. Masing-masing jenis menunjukkan pola perubahan yang berbeda.
1. Tetap
Satu kode KBLI 2020 tetap menggunakan kode yang sama pada KBLI 2025. Meski demikian, uraian atau pilihan kata dalam judul dapat mengalami penyesuaian.
2. Berubah
Satu kode lama berubah menjadi satu kode baru. Perubahan tersebut dapat disertai penyesuaian judul atau ruang lingkup kegiatan.
3. Dipecah
Satu kode KBLI 2020 dapat terbagi menjadi beberapa kode KBLI 2025. Pola ini biasanya muncul ketika pemerintah membuat klasifikasi kegiatan menjadi lebih spesifik.
4. Digabung
Beberapa kode KBLI 2020 dapat bergabung menjadi satu kode baru. Karena itu, pemilik usaha perlu memeriksa seluruh kode lama yang masuk ke dalam kelompok konversi.
5. Ditata Ulang
Sistem juga dapat menata ulang beberapa kode lama menjadi beberapa kode baru. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha harus membaca setiap hasil konversi agar tidak salah menentukan kegiatan usaha.
Tingkat Risiko Usaha dalam OSS
KBLI juga memiliki hubungan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah menentukan kebutuhan perizinan berdasarkan hasil analisis risiko pada setiap kegiatan usaha.
Secara umum, sistem membagi tingkat risiko menjadi empat kategori:
- Risiko rendah: pelaku usaha memperoleh NIB sebagai legalitas dasar.
- Risiko menengah rendah: pelaku usaha membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar sesuai ketentuan.
- Risiko menengah tinggi: pelaku usaha membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar yang harus melalui verifikasi.
- Risiko tinggi: pelaku usaha membutuhkan NIB dan Izin sesuai kegiatan usahanya.
Pelaku usaha tidak memilih tingkat risiko secara bebas. Sistem menentukan tingkat tersebut berdasarkan karakteristik kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemilik bisnis harus memilih KBLI yang benar sejak awal.
Syarat Menentukan Tingkat Risiko Usaha
Pemilik usaha perlu memastikan uraian kegiatan pada KBLI benar-benar menggambarkan aktivitas bisnis. Selain itu, pelaku usaha perlu menyiapkan data perusahaan, NIB, dokumen pendirian, serta informasi mengenai ruang lingkup kegiatan.
Bagaimana Konversi KBLI 2020 ke 2025 Dilakukan?
Pertama, pemilik usaha dapat memeriksa kode KBLI lama melalui fitur konversi pada OSS. Selanjutnya, masukkan kode atau kata kunci kegiatan usaha untuk melihat hasil pemetaan.
Setelah itu, baca uraian setiap kode hasil konversi. Langkah ini sangat penting, terutama ketika sistem menunjukkan status dipecah, digabung, atau ditata ulang.
Jika hasil konversi tetap sesuai dengan kegiatan perusahaan dan tidak ada perubahan substansi usaha, pelaku usaha tidak perlu membuat perizinan baru hanya karena pembaruan klasifikasi. Pemerintah juga menyatakan bahwa sistem dapat melakukan konversi secara otomatis apabila tidak terdapat perubahan substansi.
Sebaliknya, perusahaan perlu melakukan penyesuaian melalui OSS atau AHU apabila perusahaan mengubah maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha.
Regulasi Terbaru KBLI dan Perizinan Usaha
KBLI 2025 memiliki dasar pada Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Kemudian, Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku sejak 10 September 2026 menyempurnakan beberapa judul dan uraian kode KBLI, termasuk kode 27201, 27203, dan 68122.
Sementara itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar terbaru penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan tersebut berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.
Karena itu, pelaku usaha sebaiknya menggunakan informasi KBLI dan perizinan yang tersedia pada OSS serta regulasi resmi terbaru sebelum melakukan perubahan data perusahaan.
Baca Juga: Virtual Office untuk Startup: Solusi Alamat Bisnis yang Praktis!
Kelola Legalitas Bisnis dengan Lebih Terarah
Memahami konversi KBLI 2020 ke 2025 membantu pemilik usaha menjaga kesesuaian data perusahaan dengan kegiatan bisnis yang sebenarnya. Namun, proses legalitas tidak berhenti pada pemilihan KBLI. Perusahaan juga perlu memastikan pendirian badan usaha, NIB, izin usaha, dan alamat bisnis mendukung kegiatan yang dijalankan.
Ruang Solusi Nusantara hadir untuk membantu kebutuhan tersebut melalui layanan Jasa Sewa Kantor Virtual dari SewaOffice. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendirian badan usaha, Legalist Indonesia menyediakan Jasa Pembuatan PT. Selain itu, layanan Jasa Pembuatan Izin Usaha dapat membantu perusahaan menyesuaikan kebutuhan perizinan berdasarkan kegiatan dan tingkat risikonya.
Pastikan Konversi KBLI 2020 ke 2025 Sesuai Kegiatan Usaha
Konversi KBLI 2020 ke 2025 bukan sekadar perubahan nomor kode. Pelaku usaha perlu memastikan hasil pemetaan sesuai dengan aktivitas perusahaan dan ruang lingkup bisnis yang sebenarnya.
Dengan pemeriksaan yang tepat, perusahaan dapat menjaga data legalitas tetap selaras dengan kegiatan usaha. Jika proses penyesuaian terasa kompleks, pendampingan profesional dapat membantu pemilik bisnis memeriksa KBLI, mendirikan PT, mengurus izin usaha, sekaligus menyiapkan kebutuhan alamat kantor secara lebih terarah.
Segera kunjungi website resmi kami di Ruang Solusi NusantaraΒ atau hubungi kami di Whatsapp sekarang juga dan nikmati sesi konsultasi gratis!
Β Ruang Solusi Nusantara
